Pemerintah mesti memanfaatkan kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton agar mau membangun kilang pengolahan BBM di Indonesia.

Mantan Direktur Hilir PT Pertamina (Persero) Harry Purnomo di Jakarta, Selasa mengatakan, salah satu agenda kedatangan Hillary ke Indonesia tidak bisa dilepaskan dari rencana pengembangan Blok Natuna D Alpha.

"Boleh saja AS masuk Natuna, tapi pemerintah mesti meminta kompensasi agar mau membangun kilang di Indonesia," katanya.

Selain AS, pemerintah juga bisa meminta kompensasi serupa ke perusahaan migas multinasional lainnya.

Menurut Harry, perusahaan besar tersebut pasti mau membangun kilang di Indonesia, karena produk BBM-nya langsung dibeli PT Pertamina (Persero).



"Saat ini, kebutuhan BBM Indonesia sangat tergantung impor, sehingga pembangunan kilang mendesak dilakukan," ujarnya.

Harry menambahkan, seharusnya liberalisasi hilir migas dimulai dari infrastruktur dasar seperti kilang atau minimal depot dan bukan SPBU, agar mendapat nilai tambah.

"Kalau bangun kilang atau depot maka ada investasi dan memperkuat ketahanan energi nasional. Tapi, kalau cuma SPBU, maka cukup UMKM," katanya.